Jakarta - Raffi Ahmad telah menjadi tahanan Badan
Narkotika Nasional (BNN) sejak Jumat (1/2/2013) kemarin. Kabar tersebut
membuat grup vokalnya, Bukan Bintang Biasa (BBB) datang untuk menjenguk.
Sekitar
pukul 17.00 WIB, Dimas Beck, Ayushita, Chelsy Olivia Wijaya, serta
pasangan suami-istri Melly Goeslaw dan Anto Hoed datang beramai-ramai ke
gedung BNN yang terletak di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Hanya Laudya
Cynthia Bella saja yang tidak ikut dalam rombongan.
Tapi niat
baik ingin mengunjungi Raffi pun tidak kesampaian karena mereka belum
bisa ketemu langsung dengan Raffi. Dimas Beck cs pun belum mengetahui
kondisi presenter berusia 26 tahun itu saat ini.
"Pertama kali
bisa datang ke sini, meski nggak bisa ketemu (dengan Raffi). Tapi setiap
personel BBB ada masalah, itu sebisa mungkin pasti kami akan support,"
ucap Dimas saat ditemui di basement gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur.
"Kita nggak tahu keadaan Raffi seperti apa saat ini. Kita semua kangen dengan Raffi," tambah Ayu.
Meski
saat ini Raffi sedang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba, tapi
mereka semua yakin masih banyak orang yang peduli dengan Raffi.
"Yakinlah, kalau di luar sini banyak kok yang doain dia," jelas Chelsea.
Sat
melakukan penggeledahan di kediaman Raffi pada Minggu (27/1/2013) lalu,
BNN menemukan dua linting ganja dan 14 butir atau 3,4 gram methylone.
Raffi dijerat dengan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 132,
pasal 133 jo 127 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan
ancaman maksimal 12 tahun penjara (DTK.com).
.
Minggu, 03 Februari 2013
Ide Jokowi Lelang Jabatan Diyakini Optimalkan Kinerja Lurah & Camat
Jakarta - Ide Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo
melelang jabatan lurah dan camat diyakini akan mengoptimalkan kinerja
pimpinan di wilayah tersebut. Namun, lelang jabatan ini harus
dilanjutkan dengan program jangka panjang lainnya.
"Untuk mencicil, menggenjot kinerja dalam jangka pendek, lelang jabatan itu memang salah satu yang bisa dilakukan. Cara lain adalah melakukan rasionalisasi struktur dan alur kerja birokrasi dan memaksakan penerapan sistem informasi dan teknologi di tiap instansi Pemprov DKI," ujar pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago saat dihubungi.
Namun untuk perubahan kinerja birokrasi secara menyeluruh, dibutuhkan waktu yang panjang untuk menerapkan sistem rekrutmen yang baru. "Setelah itu menunggu waktu sampai mereka memenuhi masa tugas dan syarat-syarat untuk menduduki jabatan eselon III dan IV," sambungnya.
Lelang lurah dan camat adalah lelang terbatas karena hanya bisa diikuti PNS yang telah memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja dan golongan. Dengan seleksi yang transparan diyakini yang terpilih akan lolos uji kemampuan dan potensinya.
"Selama ini praktek promosi dan mutas tidak terbuka dan tidak memiliki kriteria penilaian yang jelas, selain syarat ijazah formal dan masa kerja. Fakta juga menunjukan kemampuan dan etos kerja pejabat karir yang menduduki posisi pejabat struktural umumnya rendah," tutur Andrinof.
"Banyak dari mereka yang penguasaan wilayahnya rendah dan penguasaan substansi serta logika berpikir juga rendah," sebut dia.
Terkait lelang jabatan lurah dan camat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta sedang mempersiapkan aturan teknis sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Rencananya, perekrutan melalui 'lelang jabatan' camat dan lurah akan bisa diikuti PNS. Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan semua camat dan lurah yang masih bisa dipertahankan tidak akan dilelang jabatannya. Sedangkan, camat dan lurah yang tidak mampu mengikuti instruksi Jokowi-Ahok akan segera dikenai lelang jabatan.
"Kami sedang mempersiapkan mekanismenya. Kami akan studi banding dahulu ke lembaga-lembaga yang sudah menerapkan proses rekrutmen secara terbuka, seperti Kemen PAN dan Kemenkeu. Tapi mereka masih terbatas untuk eselon I dan II. Kalau camat dan lurah itu eselon III dan IV," kata Ketua BKD DKI Budihastuti (DTK.com)
"Untuk mencicil, menggenjot kinerja dalam jangka pendek, lelang jabatan itu memang salah satu yang bisa dilakukan. Cara lain adalah melakukan rasionalisasi struktur dan alur kerja birokrasi dan memaksakan penerapan sistem informasi dan teknologi di tiap instansi Pemprov DKI," ujar pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago saat dihubungi.
Namun untuk perubahan kinerja birokrasi secara menyeluruh, dibutuhkan waktu yang panjang untuk menerapkan sistem rekrutmen yang baru. "Setelah itu menunggu waktu sampai mereka memenuhi masa tugas dan syarat-syarat untuk menduduki jabatan eselon III dan IV," sambungnya.
Lelang lurah dan camat adalah lelang terbatas karena hanya bisa diikuti PNS yang telah memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja dan golongan. Dengan seleksi yang transparan diyakini yang terpilih akan lolos uji kemampuan dan potensinya.
"Selama ini praktek promosi dan mutas tidak terbuka dan tidak memiliki kriteria penilaian yang jelas, selain syarat ijazah formal dan masa kerja. Fakta juga menunjukan kemampuan dan etos kerja pejabat karir yang menduduki posisi pejabat struktural umumnya rendah," tutur Andrinof.
"Banyak dari mereka yang penguasaan wilayahnya rendah dan penguasaan substansi serta logika berpikir juga rendah," sebut dia.
Terkait lelang jabatan lurah dan camat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta sedang mempersiapkan aturan teknis sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Rencananya, perekrutan melalui 'lelang jabatan' camat dan lurah akan bisa diikuti PNS. Wagub DKI Basuki T Purnama mengatakan semua camat dan lurah yang masih bisa dipertahankan tidak akan dilelang jabatannya. Sedangkan, camat dan lurah yang tidak mampu mengikuti instruksi Jokowi-Ahok akan segera dikenai lelang jabatan.
"Kami sedang mempersiapkan mekanismenya. Kami akan studi banding dahulu ke lembaga-lembaga yang sudah menerapkan proses rekrutmen secara terbuka, seperti Kemen PAN dan Kemenkeu. Tapi mereka masih terbatas untuk eselon I dan II. Kalau camat dan lurah itu eselon III dan IV," kata Ketua BKD DKI Budihastuti (DTK.com)
Minggu, 18 November 2012
Truk Pengankut Batubara Bertonase Lebih Bebas Beroperasi
Akibat dari lemahnya kinerja Pemda dan Kepolisian serta tidak
ada sikap tegas terhadap persoalan tersebut. Pasalnya hamper setiap hari
sejumlah armada Truk-truk pengangkut batu bara yang melebihi Tonase (Overloud) bebas beroperasi di sepanjang ruas jalan raya mulai dari Cirebon melalalui
Sumedang menuju ke sejumlah Perusahaan Textile yang berada di daerah Bandung
dan sekitarnya.
Tentu saja kalau persoalana ini sengaja di biarkan terus
menerus dan tidak ada tindakan tegas dari Pemda dan Kepolisian serta Instansi
terkait, akan mengakibatkan parahnya kerusakan-kerusakan insfrakstruktur di
sepanjang jalan yang telah di lalaui truk-truk pengangkut batu bara yang
muatannya melebihi kapasitas. Selain itu juga masalah ini banyak dikeluhkan
oleh para pengguna jalan lainnya karena dapat membahayakan orang lain pada saat
truk-truk tersebut sedang beroperasi.
Menurut seorang penguna jalan mengatakan pada
Rakyat Indonesia. “
mengapa masalah ini seolah-olah sengaja di biarkan oleh Pemda dan kepolisian,
ada apakan ini ? masih dikatakan dia, padahal sudah sangat jelas selain dapat
merusak jalan juga dapat membahayakan pengguna jalan lain seperti saya, namun
kenyataanya truk-truk yang melebihi muatannya tersebut masih saja bebas
beroperasi. “ ungkapnya.
Di tempat terpisah, Tim Investigasi Rakyat Indonesia sengaja mengkonfirmasi salah satu pengemudi truk yang bermuatan lebih. Dia
mengatakan. “ kami bebas-bebas saja mengangkut batu bara melebihi tonase, asalkan
kalau memasuki Timbangan Tomo kita bisa membayar sejumlah uang pada salah satu petugas disana, urusan beres.
“ kata dia polos. ( TIM )
Sabtu, 17 November 2012
LSM: pemerintah perlu protes terbuka ke Malaysia
Lembaga Swadaya Masyarakat peduli buruh migran, Migrant CARE mendesak Pemerintah Indonesia bersikap tegas dan menyampaikan protes secara terbuka ke Malaysia terkait hasil sidang perdana terhadap tiga polisi pemerkosa tenaga kerja wanita asal Indonesia.
"Tarik Dubes RI untuk Malaysia, usir Dubes Malaysia untuk RI," kata Direktur Eksekutif Migran CARE, Anis Hidayah saat dihubungi di Pontianak, Sabtu.
Menurut dia, hal itu karena pada sidang pertama, Jumat (16/11), terhadap tiga anggota Polis Di Raja Malaysia selaku pemerkosa pekerja rumah tangga migran Indonesia itu memperlihatkan ketidakadilan.
"Bahkan terlihat menjauhkan akses keadilan terhadap korban," kata dia.
Ia melanjutkan, ada upaya untuk mengkriminalisasi korban dengan mempertanyakan keberadaan dokumen keimigrasian korban.
"Yang lebih menyakitkan adalah diakhirinya masa penahanan pelaku pemerkosaan dengan pemberian status penangguhan penahanan melalui uang jaminan 25.000 ringgit Malaysia dengan kewajiban melapor sebulan sekali," katanya.
Ia menambahkan, kondisi itu menunjukkan bahwa tidak ada keseriusan dari pihak Malaysia untuk menuntaskan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anggotanya.
Ia menegaskan, sikap itu juga semakin meneguhkan pelestarian impunitas (kejahatan tanpa penghukuman) terhadap para pelaku kejahatan terhadap buruh migran Indonesia.
Selain itu, Nota Protes Diplomatik yang disampaikan oleh Duta Besar RI di Kuala Lumpur maupun oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tidak punya daya dobrak pada pemerintah Malaysia.
Menurutnya, KTT ASEAN pada 18-20 November merupakan momentum yang tepat untuk menyampaikan protes dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada PM Malaysia Najib Razak.(RED/ANT)
Bentrokan 3 Tewas di Bireuen, Polisi Amankan 2 Orang
Dua pengikut aliran yang diduga sesat diamankan polisi. Para pengikut lainnya masih diburu. Mereka dianggap menyebabkan bentrokan yang menyebabkan tiga orang tewas dan 9 orang luka-luka di Bireuen, Aceh.
Kapolres Bireuen AKBP Yuri Karsono menyatakan, pihaknya berkomitmen menuntaskan masalah tersebut. Saat ini, dua orang diamankan agar tidak memicu bentrok susulan.
"Kami juga masih mengejar para pengikut lainnya yang tersebar di beberapa titik," kata Yuri kepada detikcom di lokasi kejadian, Desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang, Bireuen,belum lama ini.
Yuri menambahkan, sebelumnya, Tengku Aiyub Syahkuban (47), pemimpin aliran tersebut sudah pernah dibawa ke Majelis Permusyawaratan Umat (MPU). Ia diminta tidak menyebarkan ajarannya, tapi hingga kini lelaki yang akhirnya jadi korban tewas dalam bentrokan itu dilaporkan masih beraktivitas seperti biasanya.
"Dia (Aiyub) masih berkeliling dan beraktivitas bersama pengikutnya," jelasnya.
Informasi yang diterima kepolisian, lanjut Yuri, Aiyub mengaku mendapatkan wahyu melalui mimpi. Dalam mimpi itu, ia diminta menyebarkan ajaran yang berbeda dengan agama formal. Mulai dari salat Jumat tidak wajib bagi muslim laki-laki hingga ibadah di tempat tanpa penerangan.
"Ia pernah belajar ke Meulaboh, kemudian kembali ke sini untuk menyebarkan ajaran tersebut," kata dia.
Bentrokan terjadi sekitar pukul 22.30 WIB, Jumat (16/11/2012). Ratusan orang mendatangi rumah Aiyub di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang, Bireuen. Saat warga sampai di lokasi, rumah Aiyub dalam kondisi mati lampu.
Dalam keadaan gelap, warga tiba-tiba diserang sekelompok orang. Warga pun lari kocar-kacir.
Namun tidak sampai satu jam kemudian, warga datang lagi dengan jumlah lebih banyak kemudian menyerang. Tiga tewas dan 9 terluka dalam kejadian itu.(RED/DTK)
Kapolres Bireuen AKBP Yuri Karsono menyatakan, pihaknya berkomitmen menuntaskan masalah tersebut. Saat ini, dua orang diamankan agar tidak memicu bentrok susulan.
"Kami juga masih mengejar para pengikut lainnya yang tersebar di beberapa titik," kata Yuri kepada detikcom di lokasi kejadian, Desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang, Bireuen,belum lama ini.
Yuri menambahkan, sebelumnya, Tengku Aiyub Syahkuban (47), pemimpin aliran tersebut sudah pernah dibawa ke Majelis Permusyawaratan Umat (MPU). Ia diminta tidak menyebarkan ajarannya, tapi hingga kini lelaki yang akhirnya jadi korban tewas dalam bentrokan itu dilaporkan masih beraktivitas seperti biasanya.
"Dia (Aiyub) masih berkeliling dan beraktivitas bersama pengikutnya," jelasnya.
Informasi yang diterima kepolisian, lanjut Yuri, Aiyub mengaku mendapatkan wahyu melalui mimpi. Dalam mimpi itu, ia diminta menyebarkan ajaran yang berbeda dengan agama formal. Mulai dari salat Jumat tidak wajib bagi muslim laki-laki hingga ibadah di tempat tanpa penerangan.
"Ia pernah belajar ke Meulaboh, kemudian kembali ke sini untuk menyebarkan ajaran tersebut," kata dia.
Bentrokan terjadi sekitar pukul 22.30 WIB, Jumat (16/11/2012). Ratusan orang mendatangi rumah Aiyub di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang, Bireuen. Saat warga sampai di lokasi, rumah Aiyub dalam kondisi mati lampu.
Dalam keadaan gelap, warga tiba-tiba diserang sekelompok orang. Warga pun lari kocar-kacir.
Namun tidak sampai satu jam kemudian, warga datang lagi dengan jumlah lebih banyak kemudian menyerang. Tiga tewas dan 9 terluka dalam kejadian itu.(RED/DTK)
Kementerian Harus Tiru Gaya Ahok Susun Anggaran
Gaya Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menyusun anggaran di Pemprov DKI dengan mengupload ke youtube mengundang decak kagum. Seharusnya seluruh Kementerian juga bisa mengikuti gaya Ahok.
"Seluruh kementerian saya harap harusnya (ikuti gaya Ahok)," ujar Sekjen FITRA, Yuna Farhan.
Yuna mengatakan hal itu usai mengikuti diskusi polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat,belum lama ini.
Gaya Ahok dalam memimpin rapat pembahasan anggaran harusnya bisa jadi role model bagi seluruh kepala daerah. Bahkan menjadi gaya kepemimpinan nasional.
"Selama ini pembahasan anggaran hanya eksekutif saja yang tahu," lanjut Yuna.
Ada banyak keuntungan dengan mengupload seluruh proses anggaran di Youtube. Jajaran birokrat jadi tidak bisa lagi bermain mata mengubah anggaran. Lagipula, lanjut Yuna, Ahok sudah menerapkan soal transparansi anggaran sejak duduk jadi anggota DPR.
"Dia melakukan itu karena dia yakin bersih dan dia melakukan itu (mulai) dari diri sendiri," tandasnya.(RED/DTK)
"Seluruh kementerian saya harap harusnya (ikuti gaya Ahok)," ujar Sekjen FITRA, Yuna Farhan.
Yuna mengatakan hal itu usai mengikuti diskusi polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat,belum lama ini.
Gaya Ahok dalam memimpin rapat pembahasan anggaran harusnya bisa jadi role model bagi seluruh kepala daerah. Bahkan menjadi gaya kepemimpinan nasional.
"Selama ini pembahasan anggaran hanya eksekutif saja yang tahu," lanjut Yuna.
Ada banyak keuntungan dengan mengupload seluruh proses anggaran di Youtube. Jajaran birokrat jadi tidak bisa lagi bermain mata mengubah anggaran. Lagipula, lanjut Yuna, Ahok sudah menerapkan soal transparansi anggaran sejak duduk jadi anggota DPR.
"Dia melakukan itu karena dia yakin bersih dan dia melakukan itu (mulai) dari diri sendiri," tandasnya.(RED/DTK)
Jumat, 16 November 2012
Raja Dangdut Jadi Presiden
Raja dangdut dan muslim pengkhotbah Rhoma Irama telah menyatakan kesediaannya untuk menjalankan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014 berikut dukungan dari musisi asosiasi dan jemaat Islam yang dipimpin oleh beberapa yang disebut habaib (Arab etnis diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad)."Setiap kali Soneta (band Rhoma) memegang konser, lapangan selalu tidak mampu menampung massa. Jadi, keterpilihan saya tinggi. Jika saya ingin menjalankan (sebagai calon presiden), itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada alasan (untuk itu), "kata Rhoma.Rhoma sebelumnya pada Minggu (Nov 11) telah mengkonfirmasi kesediaannya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan berikutnya di depan jemaat dari taklim majelis (kelompok studi Islam) Al Habib Ali Al Habsyi di Kembang Sepatu jalan, Kwitang, Jakarta Pusat."Jika ada mandat dari habaib, saya anggap itu sebagai amanah dari Allah. Jika dukungan ini adalah nyata, dan jika ada partai politik sebagai kendaraan, sehingga dalam nama Tuhan, saya siap menjadi calon presiden pada 2014, "kata Rhoma.Pada tanggal 8 Oktober 2012, rapat pleno Indonesia Musisi Melayu Association (Pammi) juga telah dinominasikan Rhoma calon presiden. Pammi, bagaimanapun, menyatakan bahwa Rhoma pertama harus mencari partai politik mencalonkan dirinya.Rhoma memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai politik Islam di negeri ini. Sementara PPP saat ini memegang kursi 6,78% di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Rhoma baru saja lolos dari gugatan pemilu untuk khotbah diduga sebagai kampanye negatif dan mengandung topik SARA (suku, ras, agama dan antar-kelompok perbedaan) tentang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, calon wakil calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa bulan yang lalu .Apa yang orang katakan tentang tawaran presiden Rhoma?Berikut adalah beberapa komentar mereka:"Itu hak Bang Haji (Rhoma) untuk menjalankan (sebagai calon presiden). Saya memiliki rasa hormat atas kepercayaan dirinya. Tapi dalam politik, jika ia serius, ia harus bersikap realistis. Berapa persentase habib di Indonesia? Hal ini sangat kecil. Apa partai politik akan mendukung dia: PPP? PKB?, "Kata pengamat politik Gun Gun Heryanto."Jika kita mencari dalam perspektif yang lebih realistis, dengan segala hormat kepadanya (Rhoma), popularitas tidak cukup. Dia membutuhkan keterampilan kepemimpinan dan pengalaman politik yang matang. Lagi pula, itu hak politiknya. Tapi, sejauh ini, dari apa yang saya lihat dalam survei, namanya belum terlihat, "kata seorang pengamat politik, Andika."Sebuah tawaran presiden merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara Kita harus membiasakan diri untuk munculnya tokoh sebagai calon presiden,. Siapapun dia, apapun profesinya. Jangan meremehkan siapa saja yang ingin menjadi calon presiden," kata politikus senior dari Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari."Rhoma sudah menjadi raja (dangdut), mengapa ia ingin menjadi presiden?" Kata salah seorang pembaca bertanya."Bang Rhoma, membuktikan kepada semua sinis di sini bahwa Anda bisa memimpin negeri ini lebih baik," kata pembaca lain."Apa?! Ini adalah kisah paling lucu aku mendengar pagi ini. Hahahaa .. "kata pembaca lain.
Langganan:
Postingan (Atom)